1.420 Ponpes di Jatim Miliki Program Kewirausahaan, Gubernur Khofifah Sebut Pusat Pemberdayaan Ekonomi Umat

KETIK, SURABAYA – Jumlah pondok pesantren di Provinsi Jawa Timur yang telah memiliki program kewirausahaan sebanyak 1.420 ponpes yang tersebar di 38 kabupaten/kota.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa pondok pesantren mempunyai peran strategis yang selama ini menjadi salah satu pilar utama pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis syariah di wilayah setempat.

Menurut dia, keberadaan pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga berkembang menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Pesantren di Jawa Timur tidak hanya mencetak generasi yang berakhlak mulia, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi umat melalui berbagai aktivitas kewirausahaan, pengembangan usaha, sertifikasi halal hingga digitalisasi ekonomi,” ujarnya di Surabaya pada Selasa, 7 Juli 2026.

Dari data yang dihimpun, saat ini terdapat 7.334 pondok pesantren yang telah berizin dari Kementerian Agama dan tersebar di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur.

Sebanyak 97 pondok pesantren telah memperoleh sertifikat halal, 4.494 pondok pesantren memiliki rekening syariah, 177 pondok pesantren menjadi agen Laku Pandai.

Ekosistem tersebut diperkuat oleh keberadaan lebih dari 655,23 ribu santri mukim dari 773,25 ribu santri yang menjadi bagian dari pengembangan ekonomi syariah di Jawa Timur.

Menurut Khofifah, kekuatan tersebut semakin kokoh melalui kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, lembaga keuangan dan komunitas yang bersama-sama membangun ekosistem ekonomi syariah semakin inovatif, inklusif dan berdaya saing global.

“Kolaborasi menjadi kunci utama. Ketika pemerintah, pesantren, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat bergerak bersama, maka ekosistem ekonomi syariah akan tumbuh semakin kuat sekaligus mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Khofifah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat berbagai program pengembangan ekonomi syariah, mulai dari percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, penguatan industri halal, pengembangan kawasan kuliner halal, pemberdayaan ekonomi pesantren hingga perluasan akses pembiayaan syariah.

"Ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif sekaligus memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional maupun global," kata Gubernur Khofifah. (*)