120 Anggota dari Delapan Fraksi Teken Soal Ijazah Gibran

KETIK, JAKARTA – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima usulan dari perwakilan anggota DPR lintas fraksi terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Usulan HMP itu dilakukan merespon polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Komisi VIII DPR, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 11 November 2026.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa, dan dihadiri Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal.

Saan mengatakan total ada 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang menandatangani usulan HMP tersebut.

"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari delapan fraksi yang ada," kata Saan.

Saan menjelaskan bahwa, DPR memiliki tiga hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Ayat 2 UUD 1945, yakni hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat.

Sementara itu, ketentuan mengenai HMP diatur lebih lanjut dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Menurut Saan, salah satu dasar penggunaan HMP adalah adanya dugaan presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Saan menegaskan, usulan tersebut akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.

"Terhadap usulan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," ungkapnya. (*)