Bupati Abdya Ancam Sanksi hingga Pecat ASN yang Tak Disiplin

12 November 2026 16:29 12 Nov 2026 16:29

T. Rahmat

Editor
Thumbnail Bupati Abdya Ancam Sanksi hingga Pecat ASN yang Tak Disiplin

Bupati Abdya, Safaruddin. (Foto: T. Rahmat/Ketik)

KETIK, ACEH BARAT DAYA – Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Dr. Safaruddin, mengambil langkah tegas untuk memperkuat kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Abdya. Seluruh kepala perangkat daerah diminta memperketat pengawasan terhadap kehadiran, kepatuhan jam kerja, serta pelaksanaan tugas pegawai.

Ketegasan tersebut tertuang dalam Instruksi Bupati Aceh Barat Daya Nomor 100.3.4.2/553 tentang Penegakan Kedisiplinan dan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang ditetapkan di Blangpidie pada 6 Oktober 2026.

Instruksi yang disampaikan pada Kamis (12/11/2026) itu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik melalui penegakan disiplin aparatur secara konsisten.

Dalam instruksi tersebut, Safaruddin meminta seluruh kepala perangkat daerah memastikan setiap ASN mematuhi ketentuan jam kerja serta mengisi daftar kehadiran secara tertib melalui sistem presensi yang berlaku, baik secara daring, elektronik maupun manual.

Tidak hanya soal kehadiran, ASN juga dituntut menjalankan tugas kedinasan secara bertanggung jawab, jujur, dan berintegritas dengan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Setiap pegawai juga dilarang meninggalkan tempat tugas selama jam kerja tanpa izin tertulis dari atasan langsung.

Bupati menegaskan, keterlambatan masuk kerja maupun pulang sebelum waktunya tanpa alasan yang sah akan dihitung secara akumulatif. Catatan pelanggaran tersebut selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja serta pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Pimpinan Ikut Bertanggung Jawab

Dalam instruksi itu, tanggung jawab penegakan disiplin tidak hanya dibebankan kepada masing-masing pegawai, tetapi juga kepada pimpinan perangkat daerah.

Setiap atasan langsung diwajibkan melakukan pemantauan secara rutin terhadap kedisiplinan bawahannya. Bahkan, pimpinan yang membiarkan atau tidak menindaklanjuti pelanggaran pegawai di bawah kewenangannya dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Pemkab Abdya menginstruksikan penerapan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam ketentuan tersebut, pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan kepatuhan jam kerja dibagi menjadi tiga kategori, yakni hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat.

ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 1 hingga 10 hari kerja secara akumulatif dalam satu tahun dapat dikenai hukuman disiplin ringan, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis hingga pernyataan tidak puas secara tertulis.

Sementara itu, ketidakhadiran selama 11 hingga 20 hari kerja masuk kategori pelanggaran disiplin sedang. Sanksinya berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama enam hingga 12 bulan, sesuai jumlah hari pelanggaran.

Adapun ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 21 hari kerja atau lebih secara akumulatif dalam satu tahun dapat dikenai hukuman disiplin berat.

Sanksi tersebut meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN.

Bahkan, pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 10 hari kerja secara terus-menerus juga dapat dikenai sanksi pemberhentian sebagaimana diatur dalam instruksi tersebut.

Khusus bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu, pelanggaran disiplin berat dapat berujung pada pemutusan hubungan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran ASN Dievaluasi Setiap Bulan

Untuk memastikan penegakan disiplin berjalan optimal, seluruh perangkat daerah diwajibkan menyampaikan laporan rekapitulasi kehadiran pegawai dan penjatuhan hukuman disiplin setiap bulan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Abdya.

Selanjutnya, Kepala BKPSDM bersama Inspektur ditugaskan melakukan pemantauan, evaluasi, serta audit kepatuhan secara berkala terhadap pelaksanaan instruksi tersebut.

Langkah ini diharapkan mampu memastikan penerapan disiplin berjalan konsisten di seluruh perangkat daerah, sekaligus mencegah terjadinya pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan aparatur.

Melalui kebijakan tersebut, Safaruddin menegaskan bahwa kedisiplinan ASN bukan sekadar persoalan administratif atau kewajiban mengisi daftar hadir. Lebih dari itu, disiplin merupakan bentuk tanggung jawab, integritas, dan komitmen aparatur dalam menjalankan amanah pemerintahan.

Peningkatan kedisiplinan diharapkan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebab, aparatur yang hadir tepat waktu, bekerja secara profesional, dan bertanggung jawab menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. (*)

Tombol Google News

Tags:

Bupati abdya safaruddin dr safaruddin Aceh Barat Daya pegawai ASN Disiplin Pecat Asn Sanksi Pecat